Bagaimana peran dan pelayanan BAZNAS Provinsi NTB saat ini ?
BERITA ARTIKEL

Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Mazhab (I)

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB

Oleh: Dr.Muhammad Said Ghazali, Lc.MA.

Wakil Ketua IV  Bidang Administrasi,SDM dan Umum

Bismillah Wa Bihamdih... Sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi dan kondisi kehidupan manusia, jalan untuk menghasilkan kekayaan sangat banyak, terutama pada zaman modern ini, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar yang belum dijelaskan ketentuan zakatnya secara jelas dalam nash-nash Al quran maupun Sunnah. oleh karena itu, perlunya menelaah secara konfrehensif persepektif ulama-ulama dalam memandang zakat profesi, apakah mereka (Al Ulama’ Al Mutaqaddimin) telah mengungkapkan hal ini atau belum, atau ada sebagian dari mereka ada yang menjelaskan baik secara global atau parsial atau mereka tidak ada yang menjelaskan hal ini sama sekali?. Untuk mengetahui lebih jauh, maka tulisan ini akan memaparkan tentang Zakat profesi dalam pandangan ulama mazhab baik dari sisi kadar dan haulnya. Wallahul Muwaffiq Wal Musta’an.

A. Pandangan Ulama Mazhab terhadap Zakat Profesi

Usaha profesi dalam istilah bahasa arab dinamakan Kasbul Amal wa Al mihan Al Hurrah, istilah ini merupakan istilah modern yang baru muncul. Sekh Al Qardhawi memberikan gambaran, bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diproleh dengan cara ini merupakan penghasilan propesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa Gaji, upah, ataupun honorarium. Syeikh Wahbah Zuhaili juga mengemukakan: Kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti: dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, penghasilan atau pendapatan seperti ini dalam fiqih dikatakan sebagai Al maal Al mustafad .

Menurut Sekh Al qardhawi yang dinamakan Al Maal Al Mustafad adalah: ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديدا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع  ( kekayaan   yang   diperoleh seseorang  Muslim  melalui  bentuk  usaha  baru  yang sesuai dengan syariat agama ). Menurut ibnu taimiah: أن المال المستفاد إنما حصل بمجموع بدن العامل ومنفعة رأس المال ( Harta penghasilan adalah diperoleh dengan segala jerih payah pekerja dan hasil dari modal), Imam Ahmad mengatakan: والمستفاد: من العطاء والهبة وغير ذلك (Harta penghasilan diperoleh dari pemberian/honorarium, hadiah dan lainnya).

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa istilah Kasbul Amal wa Almihan Al Hurrah disamakan dengan Al maal Al mustafad. Jika ada persamaan antara keduanya maka bagaimanakah menurut ulama mazhab tentang al maal al Mustafad ?. 

Disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Kitabnya al- Muhalla. “Abu Hanifah berpendapat: bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh  pada  pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai   harta   sejenis  yang  harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta  penghasilan itu  dikeluarkan  pada  permulaan  tahun dengan syarat sudah mencapai  nisab.  Dengan   demikian   bila   ia  memperoleh penghasilan sedikit   ataupun  banyak - meski  satu  jam menjelang waktu setahun dari harta  yang  sejenis  tiba,  ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis  tersebut,  meskipun  berupa  emas, perak,  binatang  piaraan,  atau  anak-anak binatang piaraan atau lainnya.

Tetapi  Imam Malik  berpendapat:  bahwa  harta penghasilan  tidak dikeluarkan  zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta  pemiliknya atau  tidak sejenis, kecuali  jenis  binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa  binatang  piaraan  bukan anaknya  sedang  ia  memiliki  binatang piaraan yang sejenis dengan yang  diperolehnya,  zakatnya  dikeluarkan  bersamaan pada  waktu  penuhnya  batas  satu  tahun  binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai  nisab.  Kalau  tidak  atau belum  mencapai  nisab  maka  tidak  wajib zakat tetapi bila binatang  piaraan  penghasilan  itu  berupa  anaknya,   maka anaknya  itu  dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah  mencapai  nisab ataupun belum mencapai nisab.

Imam Syafi'i  mengatakan:  bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun,  meskipun  ia  memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang  sudah  mencapai  nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Imam ahmad bin hambal berkata - Menurut riwayat anaknya abdullah bin ahmad - :والمستفاد من العطاء والهبة وغير ذلك   سألت أبي على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول  (Saya bertanya pada ayahku, Apakah harta penghasilan dizakatkan? Ayahku berkata: Harta penghasilan tidak dizakatkan sampai mencukupi setahun. Dan Harta penghasilan adalah Harta diperoleh dari pemberian/Honorarium, hadiah dan lainnya).  Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni: menurut beberapa sumber, Imam ahmad mengatakan: “bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya”. Lanjut Ibnu Qudamah dalam bab zakat, mengatakan: من أجر داره فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول، وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاده ( seseorang yang mengambil sewa dari penyewaan rumahnya bahwa ia tidak wajib berzakat sampai cukup tahun/haulnya, di riwayatkan dari imam ahmad, harus mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya ).

Menurut An Nashir, As Shadiq dan Al Baqir dari kalangan ulama-ulama Ahlul bait dan sebagaimana juga mazhab Daud – sebagaimana yang dinukil oleh Sekh Al Qardhawi dalam Ar raudh An Nadhir oleh imam Al husain bin ahmad As Shan’ani- ; bahwa barangsiapa yang menghasilkan harta  sejumlah senisab, ia harus mengeluarkan zakatnya langsung.

 Dari pemaparan pendapat ulama diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Al Maal Al mustafad tidak wajib dizakatkan sampai memenuhi persyaratan yaitu Nisab dan haul, artinya jika harta itu sudah sampai nisabnya maka harta tersebut harus dizakatkan dan bagi yang tidak mensyaratkan haul/tahun tutup buku, Harta tersebut harus dizakatan dengan segera.

Sekh Al Qardhawi dalam mentahqiq pendapat tentang Al Maal Al Mustafad beliau menjelaskan: hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan  kepada  Al Maal Al Mustafad atau harta  penghasilan tersebut. Bila kekayaan   dari   satu   kekayaan,  yang  sudah  dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya  laba  perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan  perhitungan  tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat. Berdasarkan hal itu, bila  seseorang  sudah  memiliki  satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir  tahun.

Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari  kekayaan  wajib  zakat  yang  belum  cukup masanya  setahun,  misalnya  seseorang  yang  menjual  hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 (Al Usyru) atau 1/20 (Nisfu Al Usyri), begitu  juga  seseorang  menjual  produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka  uang  yang  didapat  dari  harga barang  tersebut  tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat  ganda, yang  dalam perpajakan dinamakan Al Izdiwaj (Tumpang Tindih Pajak).”

            Lanjut Al Qhardawi: ”Yang   kita   bicarakan   disini, adalah   tentang  "harta penghasilan," yang  berkembang  bukan  dari  kekayaan  lain, tetapi  karena Sababun mustaqil, (Penyabab independen) seperti upah kerja, investasi modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis  dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

     Berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan  zakat  hartanya yang  sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib  zakat  terhitung saat   harta  tersebut   diperoleh   dan   susah  terpenuhi syarat-syarat zakat  yang  berlaku  seperti  cukup  senisab, bersih  dari  hutang,  dan  lebih  dari  kebutuhan-kebutuhan pokok?, Yang jelas ketiga pendapat tersebut diatas  adalah  pendapat ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah  bahwa  masa  setahun  merupakan syarat  mutlak  setiap  harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun  bukan.  Hal  itu  berdasarkan  hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi  semua  kekayaan  termasukharta hasil usaha”.

Galeri Foto

Jadwal Shalat

Senin, 27 Mei 2019

Imtak Mingguan

TGH. Husnuddu'at

Khalifah Umar Bin Khattab ikut berkumpul bersama jamaah dan beliau bertanya : “ bagaimana keadaan Wali Kota di “Halb” ini ( Halb adalah nama kota di Damaskus, Syiria) mendengar pertanyaan itu berbagai macam jawaban pun muncul : 
Orang pertama menjawab : “Wali Kota kami sering terlambat Masuk Kantor, datangnya siang terus setiap hari”
 

Selengkapnya

Laporan Penghimpunan

Rekening ZIS

504.03.02209.01.4
an. BAZNAS Provinsi NTB